Informasi

JAKARTA — Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Kwandang dan Ilangata, Kabupaten Gorontalo Utara, memasuki pembahasan melalui Focus Group Discussion (FGD) I. Kegiatan yang berlangsung di The Tribrata Hotel  Convention Center, Jakarta, pada 14–15 Oktober 2026 tersebut berjalan dengan baik dan mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, pertahanan, serta akademisi.

Forum selama dua hari ini berfokus pada penyepakatan delineasi atau batas wilayah perencanaan dan penjaringan isu kewilayahan dalam penyusunan RDTR. Bersamaan dengan itu, dilaksanakan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (FT UNG), menjadi mitra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penyusunan materi teknis dan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) RDTR Kawasan Perbatasan Negara. Keterlibatan PWK FT UNG mencakup dua wilayah perencanaan di Kabupaten Gorontalo Utara, yakni Kwandang dan Ilangata.

 Penyepakatan delineasi merupakan tahapan penting untuk memperjelas cakupan wilayah yang direncanakan. Sementara itu, penjaringan isu kewilayahan diperlukan untuk mengenali potensi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan wilayah sebagai bahan penyusunan rencana. Pembahasan delineasi dan isu wilayah, disertai penjaringan isu pembangunan berkelanjutan, juga menjadi bagian dari agenda FGD awal dalam praktik penyusunan RDTR oleh Kementerian ATR/BPN.

Melalui KLHS, pertimbangan lingkungan ditempatkan dalam proses penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Pendekatan ini berkaitan dengan pentingnya memahami daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan ruang, sehingga kebutuhan pembangunan dapat dipertimbangkan bersama kemampuan lingkungan untuk menopangnya.

Ketua Jurusan PWK FT UNG, Dr. Ir. Sri Sutarni Arifin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan perencanaan kawasan perbatasan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

“Sebagai mitra Kementerian ATR/BPN, Jurusan PWK FT UNG berkomitmen mendukung penyusunan RDTR melalui kajian yang berbasis data, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dan memperhatikan kondisi wilayah. Kemitraan ini menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan,” ujar Sri Sutarni.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan batas wilayah perencanaan perlu disertai pemahaman yang memadai mengenai persoalan kewilayahan. Karena itu, keterlibatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur pertahanan memiliki arti penting untuk mempertemukan kebutuhan serta kepentingan masing-masing sektor.

“Penjaringan isu kewilayahan dan isu pembangunan berkelanjutan perlu berjalan beriringan. Arah pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pengembangan ekonomi, pelayanan infrastruktur, kepentingan pertahanan, serta perlindungan lingkungan. Pertimbangan tersebut perlu dibangun sejak tahap awal penyusunan,” tuturnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, PWK FT UNG didukung tim akademisi lintas disiplin dari Universitas Negeri Gorontalo, yang melibatkan bidang perencanaan wilayah dan kota, teknik sipil, geografi, geologi, ekonomi pembangunan, serta ilmu hukum. Kolaborasi tersebut mendukung penyusunan kajian dari berbagai sudut pandang keilmuan.

FGD dihadiri unsur Kementerian Dalam Negeri; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Perhubungan; serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Turut hadir Komandan Brigade Infanteri 22/Ota Manasa, Komandan Satuan Radar 207/Kwandang, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara.

Dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, kegiatan ini diikuti Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun unsur Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelaksanaan FGD ini melanjutkan rangkaian koordinasi penyusunan RDTR KPN Kwandang dan Ilangata. Sebelumnya, tim UNG melaksanakan rapat koordinasi awal bersama Kementerian ATR/BPN di Jakarta pada 13 Oktober 2026 untuk menyelaraskan pendekatan teknis dan pelaksanaan pekerjaan.  Sri Sutarni berharap keterlibatan berbagai pihak dapat memperkuat dasar penyusunan materi teknis dan Ranperpres RDTR, sekaligus menjaga kesesuaian antara arah kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

“Melalui kemitraan ini, kami ingin memastikan kontribusi keilmuan perguruan tinggi menjawab kebutuhan perencanaan wilayah. Harapannya, RDTR Kwandang dan Ilangata dapat menjadi acuan pemanfaatan ruang yang jelas, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan,” pungkasnya.